rumapajak amanikirei

LONDON(SI) – Jerman,Inggris dan Prancis mengukuhkan komitmennya untuk menerapkan pajak perbankan.Ketiganya mendorong kebijakan tersebut menjadi agenda pertemuan puncak Kelompok 20 Negara Maju dan Berkembang (G-20) di Toronto, Kanada, akhir pekan ini.

Dalam surat bersama Departemen Keuangan Jerman, Inggris dan Prancis yang dirilis New York Times kemarin, ketiga kekuatan ekonomi Benua Biru itu menyatakan bahwa mereka bertujuan memastikan perbankan bisa memberikan kontribusi yang adil dalam sistem keuangan dan perekonomian dalam skala lebih luas. “Ini (pajak) juga untuk mendorong perbankan menyesuaikan neraca guna mengurangi risiko,” tulis surat tersebut.

Meski tidak dijelaskan secara spesifik terkait skema pajak yang dimaksud, namun surat itu mengatakan, desain setiap pungutan pajak kemungkinan berbeda untuk mencerminkan keadaan dalam negeri masing-masing yang juga berbeda dalam sistem perpajakannya. Kendati demikian, tulis surat itu, tingkat pungutan pajak akan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan.
Sinyal bakal diterapkannya pajak lebih tinggi sudah dimulai oleh Inggris ketika Selasa (22/6) lalu,Menteri Keuangan George Osborne mengumumkan bahwa Inggris akan mengenakan pajak untuk meningkatkan penerimaan sebesar 2–3 miliar pound per tahun. Retribusi tersebut akan diterapkan sebesar 0,04% bagi perbankan yang memiliki kewajiban berisiko di luar modal tier 1 dan asuransi deposito pada 2011. Persentase itu akan dinaikkan menjadi 0,07% pada 2012.

Pungutan pajak tersebut akan dikenakan kepada bank yang memiliki kewajiban lebih dari 20 miliar pound baik perbankan domestik maupun bank asing yang beroperasi di Inggris Raya. ”Pemerintah berpendapat bahwa bank harus memberikan kontribusi yang adil mengenai potensi risiko di sistem keuangan Inggris dan perekonomian yang lebih luas,”paparnya.

Secara umum, baik Inggris, Jerman maupun Prancis menginginkan agar perbankan terdorong untuk mencari sumber pendanaan yang lebih stabil dan memastikan bank memberikan kontribusi yang wajar dalam paket penyelamatan bank masa depan. Di Paris, Pemerintah Prancis baru akan menyampaikan rincian pajak perbankan dalam anggaran mendatang, yang dijadwalkan dibahas sebelum Oktober tahun ini.

Sedangkan Jerman telah mengumumkan kerangka pajak bank nasional pada akhir Maret lalu dan akan diajukan menjadi undangundang pada musim panas tahun ini. Di Jerman, pemerintahan Angela Merkel mengantisipasi kebijakan ekonominya dengan meningkatkan penerimaan 1–1,2 miliar pound per tahun yang disebut sebagai dana stabilitas.

Menyadari usulan itu tidak akan mudah diterima anggota G-20,Merkel berjanji dirinya siap “berperang”meski hasilnya belum bisa diketahui. Di bagian lain,Menteri Keuangan AS Timothy Geithner dan Penasihat Ekonomi Gedung Putih Lawrence Summer menyatakan, G-20 harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan mengurangi defisit anggaran. Jika kebijakan itu dilakukan terlalu cepat, justru akan berisiko kepada perekonomian global dan menyebabkan terulangnya resesi.

“Kami harus menunjukkan komitmen untuk mengurangi defisit dalam jangka panjang, bukan untuk pertumbuhan jangka pendek,” tandas Geithner. Sementara itu, investor legendaris Amerika Serikat (AS) George Soros berpendapat kebijakan penghematan Jerman berisiko merusak proyek Eropa dan membuat ambruk euro.

“Kebijakan Jerman membahayakan Eropa, itu bisa menghancurkan proyek Eropa,” ujar Soros, investor yang untung USD1 miliar pada tahun 1992 saat berspekulasi terhadap mata uang pound. Soros berpendapat, sebaiknya Jerman tidak meneruskan kebijakannya.

“Jika Jerman tidak mengubah kebijakan mereka,keluarnya Jerman dari mata uang tunggal Eropa akan membantu seluruh Eropa,” sindir dia,seperti dikutip mingguan Jerman Die Zenit,kemarin. Awal bulan Juni, Kanselir Jerman Angela Merkel mengumumkan rencana penghematan senilai 80 miliar euro (USD107 miliar) atas anggaran belanja selama empat tahun ke depan. (Rtr/NewYork Times/AFP/ ahmad senoadi /yanto kusdiantono)

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/333266/