26 Jun, 2009
Posted by: admin In: Pajak Penghasilan
Banyak pertanyaan muncul mengenai SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2009. Sebelum memulainya, saya hanya mau menelusuri apakah SPT Tahunan PPh Pasal 21 itu diperlukan dan apakah diatur di Undang-Undang?
Sudah tersedia installer eSPT lengkap :
4. Installer eSPT PPh OP 1770 S
Untuk diketahui, DJP sedang berupaya untuk menggeser cara pelaporan SPT dari manual menjadi elektronis. Hal ini sudah dimulai dengan seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP LTO, Khusus, dan Madya harus menggunakan eSPT dalam pelaporan pajaknya.
Di blog ini saya sudah menyiapkan Manual bagaimana menggunakan eSPT. Yang saya buat baru 2 Manual yaitu untuk eSPT Tahunan PPh Badan (sekarang masih dalam revisi juga) dan eSPT Masa PPN.
Untuk eSPT Masa PPN dapat diunduh di sini
Go Indonesia !!!
26 Apr, 2009
Posted by: admin In: Pajak Penghasilan
Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar perhitungan selama setahun.
14 Apr, 2009
Posted by: admin In: Artikel| BPHTB| Bea Meterai| Berita| Konsultasi| PBB dan BPHTB| PPN dan PPnBM| Pajak Penghasilan| Pajak Umum
Sumber : http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Siaran%20Pers%2013042009.pdf
14 Apr, 2009
Posted by: admin In: Artikel
Kemarahan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy terhadap pasar yang terlalu liberal saat pertemuan KTT pemerintahan G-20 di Excel Centre,Dockland, London, didukung oleh Kanselir Jerman Angela Merkel. Mereka menginginkan agar pasar dapat diatur dengan regulasi yang jelas. Sasaran lainnya adalah negara surga pajak (tax haven) juga dikendalikan.
Negara-negara itu yang umumnya produk buatan kolonialis Inggris seperti Singapura, Hongkong, dan 33 negara atau teritori lainnya yang juga menjadi tax haven.
Read the rest of this entry »
14 Apr, 2009
Posted by: admin In: Artikel| Pajak Penghasilan| Pajak Umum| Uncategorized
Wajib pajak orang pribadi yang telat menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak bisa bebas dari denda Rp 100 ribu. Syaratnya, wajib pajak orang pribadi tersebut baru membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada masa awal tahun 2008 hingga akhir Maret 2009. Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (13/4/2009).
